EARLY FROM EDUCATION AND GROWTH WITH EDUCATION

Jumat, 31 Oktober 2008

Pemerintah Provinsi Bali menyatakan tidak dapat menerapkan Undang-undang Pornografi

Ditulis pada Nopember 1, 2008 oleh syahrizal pulungan
Denpasar, (Analisa)
Terkait telah disahkannya Undang-undang Pornografi, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan tidak dapat menerapkan Undang-undang tersebut. Undang-undang Pornografi dinilai tidak sesuai dengan nilai sosiologis dan filosofis rakyat Bali.
Pernyataan rakyat Bali ini dikemukakan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa, di Gedung DPRD Bali, di Renon, Denpasar, Jumat sore (31/10).
“Atas nama rakyat Bali, dengan disetujuinya RUU Pornografi pada Kamis (30/10), kami tidak dapat melaksanakan undang-undang tersebut,” kata Pastika.
Sebelumnya Gubernur Bali melakukan pertemuan selama dua jam dengan Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa didampingi Wakil Ketua DPRD Bali, I Gusti Ketut Adhi Putra, Ketua Komisi I, Made Arjaya serta Ketua Komisi IV, Ketut Karyasa Adnyana.

Gubernur tiba di gedung DPRD pada pukul 14.00 wita dan pernyataan dibacakan pada pukul 16.00 wita di lobby gedung DPRD Bali, di Renon, Denpasar.
Gubernur dan Ketua DPRD mengeluarkan dua pernyataan rakyat Bali. Pertama, menyatakan tidak dapat melaksanakan UU Pornografi. Kedua, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Bali agar tetap tenang, waspada, tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga suasana kondusif demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan Ketua DPRD, IB Putu Wesnawa menyatakan rakyat Bali agar tidak takut dengan disahkannya Undang-undang Pornografi.
“Rakyat Bali sudah dipayungi oleh kedua lembaga ini. Maka kedua lembaga yakni pemerintah dan DPRD Bali akan siap tampil ke depan,” kata Wesnawa.
Pemerintah dan DPRD Bali pun tidak gentar apabila ada tekanan atau intervensi dari pemerintah pusat untuk menerapkan UU ini. Wesnawa menekankan Pemerintah Bali dan DPRD Bali bukan membangkang, tapi tidak dapat melaksanakan UU tersebut.
“Kami tidak menolaknya tapi kami tidak dapat menerapkannya karena tidak sesuai dengan nilai filosofis dan sosiologis rakyat Bali,” kata Wesnawa. (Ant)

sumber berita : analisadaily.com

Tidak ada komentar: